JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan seluruh nama yang diusulkan untuk menerima gelar pahlawan nasional telah memenuhi seluruh persyaratan formal yang ditetapkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa proses administratif dan kajian historis terhadap calon penerima gelar tersebut telah selesai dilakukan dan hasilnya akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada November mendatang.
“Khusus untuk tahun 2025 ada beberapa nama. Tapi sebagian besar telah diputuskan pada masa-masa sebelumnya. Seperti Presiden Soeharto dan Presiden Gus Dur misalnya, itu sudah diusulkan 5 atau 10 tahun yang lalu,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, beberapa nama sempat tertunda karena belum memenuhi syarat administratif dan kajian historis yang menjadi dasar seleksi. Namun kini seluruh persyaratan tersebut telah dilengkapi dengan cermat. “Tapi kemarin itu karena masih ada hambatan-hambatan tentang syarat-syarat formal, maka masih ditunda. Tetapi karena syarat-syarat formalnya sudah terpenuhi semua, maka untuk tahun ini kita usulkan ke Dewan Gelar,” katanya menegaskan.
Dengan demikian, proses seleksi tahun ini menjadi momen penting karena menyatukan hasil kajian dari berbagai periode sebelumnya, termasuk nama-nama besar seperti mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sempat diajukan sejak beberapa tahun lalu.
Tahapan Pengkajian Melibatkan Banyak Kalangan Ahli
Lebih lanjut, Gus Ipul menuturkan bahwa pengusulan nama-nama calon pahlawan nasional tidak dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Sosial. Prosesnya melibatkan berbagai kalangan untuk memastikan objektivitas dan keakuratan sejarah.
“Saya sekali lagi sampaikan bahwa nama-nama itu kita usulkan setelah melalui tim pengkajian, tim pengkajian yang sudah dilakukan berkali-kali,” ujarnya.
Dalam proses tersebut, Kemensos bekerja sama dengan akademisi, sejarawan, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Tim ini bertugas untuk menilai rekam jejak, kontribusi, dan jasa besar calon penerima gelar terhadap bangsa dan negara. “Tidak hanya kami, tapi juga membentuk tim yang terdiri dari berbagai kalangan. Berdasarkan pertemuan-pertemuan yang sudah dibuat dan didiskusikan dengan kami, akhirnya kita semua sepakat untuk mengusulkan 40 nama itu diteruskan ke Dewan Gelar untuk diseleksi lebih lanjut,” jelasnya.
Melalui mekanisme tersebut, Kementerian Sosial berharap proses seleksi berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik. Setiap nama yang diajukan dipastikan telah melalui tahapan analisis yang mendalam dan mendapat dukungan akademis serta historis yang kuat.
Peran Dewan Gelar Dalam Penentuan Calon Pahlawan
Tahapan akhir dari seleksi gelar pahlawan nasional berada di tangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Lembaga ini bertanggung jawab menelaah seluruh dokumen dan hasil penelitian yang diserahkan oleh Kementerian Sosial sebelum disampaikan kepada Presiden.
Dewan Gelar dipimpin oleh Ketua Fadli Zon yang baru saja dilantik sebagai Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dewan ini berperan penting dalam memastikan integritas dan keabsahan setiap usulan sebelum gelar diberikan secara resmi.
Keputusan akhir terkait siapa saja yang akan menerima gelar pahlawan nasional akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah rekomendasi Dewan Gelar rampung. “Ya mudah-mudahan, insyaallah sebelum 10 November nanti, dari nama-nama itu akan dipilih beberapa nama,” kata Gus Ipul penuh harap.
Ia juga menegaskan bahwa pemberian gelar bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga sarana untuk menanamkan nilai-nilai keteladanan kepada generasi penerus bangsa. Para tokoh yang diusulkan dianggap telah memberikan kontribusi luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan, membangun bangsa, atau menjaga keutuhan negara.
Momentum Hari Pahlawan Jadi Penegasan Penghargaan Negara
Rencana pengumuman resmi calon pahlawan nasional bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan pada 10 November 2025. Bagi Kementerian Sosial, hal ini memiliki makna simbolis yang kuat karena menegaskan komitmen negara dalam menghargai jasa para tokoh bangsa.
Gus Ipul menuturkan, semangat kepahlawanan tidak hanya dimaknai dari perjuangan fisik di masa lalu, tetapi juga dari dedikasi dan pengabdian untuk kepentingan rakyat di masa kini. “Kita ingin masyarakat melihat bahwa penghargaan ini bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga ajakan untuk meneladani nilai perjuangan dan keikhlasan para tokoh bangsa,” ujarnya.
Proses seleksi yang panjang dan ketat ini, lanjutnya, menjadi bentuk tanggung jawab moral pemerintah agar setiap gelar yang diberikan benar-benar tepat sasaran. “Kami memastikan tidak ada proses yang dilewati begitu saja. Semua dilakukan melalui penelitian, diskusi, dan kajian mendalam agar gelar pahlawan nasional diberikan kepada yang benar-benar layak,” tambahnya.
Ia berharap masyarakat dapat menyambut baik keputusan Presiden nanti sebagai wujud penghormatan negara kepada mereka yang berjasa besar bagi Indonesia. Dengan keterlibatan banyak pihak dan sistem seleksi yang semakin terbuka, pemberian gelar pahlawan nasional diharapkan menjadi cerminan keadilan dan apresiasi yang berimbang bagi seluruh tokoh bangsa.